Tindakan Kemenag Terhadap Perusahaan Travel Umrah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan pihaknya akan selekasnya membuat revisi regulasi pembentukan perusahaan travel umrah jadi lebih ketat supaya tidak terulang kembali masalah seperti First Travel.

“Kami jadi pengawas serta regulator mesti benah diri, namun orang-orang harus juga teredukasi pengalaman First Travel. Ke depan, Kemenag selekasnya mewujudkan perbaikan pengawasan. Pertama, yaitu revisi regulasi, ” kata Lukman di gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Sampai saat ini kriteria pembentukan PPIU telah ditata dalam Undang-Undang Nomor 13 Th. 2008 mengenai Penyelenggaraan Beribadah Haji. Kriteria itupun diperjelas sekali lagi lewat ketentuan menteri agama.

Saksikan juga : Bos First Travel Sponsori Seniman untuk Gaet Calon Jemaah
Nanti, kata Lukman, pada revisi regulasi yang paling penting yaitu patokan harga.

“Revisi regulasi yang mendasar tentang harga, mesti ada baku minimum harga yang diputuskan. Jangan pernah berlomba murah namun service jelek, ” kata politikus PPP itu.

Lantas, revisi mendasar yang lain yaitu perkiraan saat tentu calon jemaah dapat pergi sesudah mendaftar ke perusahaan travel umrah. Ia menilainya jemaah paling tidak pergi sesudah tiga bulan mendaftar pergi umrah.

“Tidak dapat juga uang jemaah diputar untuk usaha beda. Izin berangkatkan jemaah, bukanlah izin usaha. Praktek yang ada, daftar hari ini pergi dua th. lalu. Sampai kini regulasi kita tidak atur itu, ” ungkap Lukman.

Walau sudah membahas hal mendasar yang akan direvisi, Lukman belum juga dapat meyakinkan regulasi baru itu juga akan usai kapan. Tetapi ia menginginkan revisi itu dikerjakan secepat-cepatnya supaya dapat memberi hukuman PPIU yang tidak mematuhi ketentuan.

Lukman menyebutkan s/d sekarang ini, dengan regulasi yang berlaku, Kemenang telah berikan hukuman pada 24 PPIU. Jumlah itu terbagi dalam pencabutan izin pada tujuh PPIU termasuk juga First Travel, tujuh PPIU tidak lolos akreditasi, tiga PPIU tidak meneruskan perpanjangan, satu PPIU bermasalah hingga tidak diperpanjang, serta enam PPIU telat mendaftar perpanjangan