Seorang PNS Pajak Ditangkap Akibat Terbukti Membawa 30 Gram Sabu

Seorang PNS Pajak Ditangkap Akibat Terbukti Membawa 30 Gram Sabu – Gambaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali tercoreng karena tingkah oknumnya, Kamis 19 Oktober 2017 di mana Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi Penilaian Dirjen Pajak Kantor Lokasi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo serta Maluku Utara (Kanwil Suluttenggomalut) , berinisial WN, digelandang ke Polda Sulawesi Utara atas sangkaan kepemilikan beberapa puluh gr sabu-sabu.

WN di tangkap tim Resmob Polda Sulut di Lokasi Harta benda Manado. Tanda bukti diketemukan dari tangan WN sejumlah 30 gr sabu-sabu. WN bersama tanda bukti setelah itu digelandang ke Polda Sulut untuk melakukan kontrol.

Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyayangkan, ada oknum pemerintahan yang tertangkap atas kepemilikan narkoba, terutama tanda bukti yang diketemukan termasuk besar. Apabila tanda bukti benar seberat 30 gr sabu, menurut dia pantas dicurigai WN termasuk jadi pengedar.

“Sangat disayangkan petugas pajak lakukan perbuatan keji dengan memakai narkoba sabu -sabu serta dengan termasuk banyak, ” kata Sahroni, dalam pernyataan tertulis yang diantar Jumat (20/10/2017) .

Polri dengan dibantu Tubuh Narkotika Nasional (BNN) , menurut politisi NasDem ini mesti menindaklanjuti sangkaan itu. Polri dapat juga memohon Pusat Pelaporan serta Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

“Harus dikilas balik apakah dia sebatas pengguna atau tidak. Jangan-jangan dia penyuplai narkoba untuk sekumpulan orang. Saya sebagai anggota Komisi III memohon Polri, BNN serta PPATK mengecek dengan serius, ” tukasnya.

Penangkapan ini jadi tamparan keras Ditjen Pajak yang pada Mei tahun 2016 lantas memerlihatkan perang pada narkoba. Saat itu 3. 205 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan tes urine yang dikerjakan oleh Tubuh Narkotika Nasional (BNN) .

Semua pegawai dari mulai Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, deretan eselon I serta II, bahkan juga pemeriksa pajak tidak luput dari tes urine yang dikerjakan dengan terbuka ini.

Ken ketika itu menyatakan juga akan memecat pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dengan tidak hormat apabila dinyatakan jadi bandar narkoba.

Untuk meyakinkan tidak ada sekali lagi prnyalahgunaan narkoba di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Sahroni menekan BNN kembali lakukan tes urine.

” BNN mesti kembali lakukan tes urine untuk meyakinkan tidak ada sekali lagi penyalahgunaan narkoba. Harus dikerjakan untuk pembuktian kalau pegawai pajak bersih dari narkoba. Semua mesti di check, dari mulai staf umum sampai eselon 1 serta Dirjen Pajak jadi pemberi contoh mesti melakukan tes urine, ” tambah Sahroni.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo, belum juga dapat mengungkapkan penangkapan pada seseorang PNS Dirjen Pajak Kantor Lokasi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, serta Maluku Utara (Suluttenggomalut) berkaitan masalah narkoba.

” Kita belum juga diberi data oleh penyidiknya karena untuk masalah narkoba sesuai sama undang-undangnya, penyidik miliki kewenangan untuk lakukan pengembangan hasil penangkapan sepanjang 3 x 24 jam, ” tuturnya, Jumat (20/10/2017) .