Proyek PLN Alami Kendala Surat Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada akhirnya buka nada berkaitan suratnya pada Menteri BUMN Rini Soemarno serta Menteri ESDM Ignatius Jonan yang mengatakan kalau PT PLN mempunyai potensi tidak berhasil bayar utang di masa depan. Menurut dia, surat itu di kirim murni karna pihaknya lihat rasio utang pada pendapatan (Debt Service Ratio/DSR) PLN tidak cocok dengan kesepakatan utang (covenant).

Sri Mulyani katakan, PLN mempunyai utang dengan covenant berbasiskan DSR sebesar Rp40 triliun. Mengenai, sejumlah 25 % dari utang itu ditanggung oleh pemerintah.

Pemerintah lihat kalau angka DSR PLN sekarang ini tidak menjangkau 1 atau keadaan dimana penerimaan perusahaan dapat membayar semua utangnya. Berdasar pada hitung yang dikerjakan Kementerian Keuangan, rasio DSR PLN selama 2017 bahkan juga cuma menjangkau 0, 71.

Disamping itu, covenant yang di tandatangani PLN mengharuskan kalau DSR ada di angka 1, 5. Dengan hal tersebut, saat rasio DSR PLN ada di bawah 1, 5, jadi PLN memohon pemerintah untuk menerbitkan waiver, atau surat yang diperuntukkan pada peminjam untuk membahas kembali kesepakatan utang itu.

” Kami saksikan di th. 2017, mereka keadaannya (DSR) dibawah 1, maka dari itu kami catat surat itu. Beberapa (timbulnya angka DSR) itu yaitu domain korporat PLN, namun beberapa yaitu karna policy pemerintah, jadi surat itu diperuntukkan pada Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN), ” tutur Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (4/10).

Selanjutnya, kecemasan itu ia sampaikan mengingat PLN tengah terima penugasan megaproyek 35 ribu Megawatt (MW). Karenanya, diperlukan neraca keuangan yang kuat untuk lakukan pekerjaan itu.

” Sesuai sama pekerjaan dari kami jadi pengelola keuangan negara serta sisi dari memantau resiko, kami ketahui kalau PLN mempunyai penugasan yang begitu perlu, ” lanjut bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Saksikan juga : Kekhawatiran Sri Mulyani Menyebar ke Saham Partner Kerja PLN

Jadi tindak lanjut, Sri Mulyani telah lakukan koordinasi dengan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM serta Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. ” Ke depan, kami selalu memantau keuangan PLN, ” ujarnya.

Terlebih dulu, didalam surat bernomor S-781/MK. 08/2017 yang diterbitkan 19 September 2017 yang lalu, Sri Mulyani menyoroti potensi tidak berhasil bayar PLN karena projectsi utang jatuh tempo yang makin bertambah serta disertai dengan perform keuangan yang melemah. Mengutip neraca keuangan PLN per semester I 2017, keuntungan PLN termasuk anjlok 71, 64 % dari Rp7, 97 triliun di th. lantas ke angka Rp2, 26 triliun karena tarif listrik yg tidak naik di dalam meroketnya harga daya utama.

Direktur Paling utama PLN Sofyan Basir mengatakan, rasio keuangan perusahaan masih tetap mumpuni. Sebab, merujuk pada keseluruhan aset serta liablitas perusahaan sekarang ini, batas maximum utang dapat lebih tinggi di banding realisasi utang sekarang ini.
Saksikan juga : Bos PLN Buka Nada Masalah Surat Peringatan Sri Mulyani

Ia bercerita, aset perusahaan telah diungkit lewat revaluasi aset pas sesudah program 35 ribu Megawatt (MW) ini dicanangkan. Akhirnya, ekuitas PLN naik sebesar Rp900 triliun, serta digadang jadi kenaikan ekuitas korporasi paling besar di Indonesia. Hal tersebut juga buat aset PLN per semester I tempo hari terdaftar di angka Rp1. 302 triliun. Ini juga, lanjutnya, dapat melakukan perbaikan rasio utang pada modal (Debt-to-Equity Ratio)

Dengan aset yang besar, Sofyan menilainya, PLN masih tetap dapat lakukan pembiayaan maksimum sebesar Rp2 ribu triliun. Angka ini tambah lebih tinggi di banding tempat liabilitas perusahaan sampai paruh th. ekmarin di angka Rp420, 5 triliun.

” Dengan prasyarat kesepakatan utang (covenant) berupa rasio utang pada ekuitas (debt-to-equity ratio) maksimum 3 kali, kami sebenarnya dapat mengoptimalkan utang sampai Rp2 ribu triliun. Kami memahami benar, karna kami telah 34 th. beroperasi di sektor itu (keuangan), ” terang Sofyan akhir minggu kemarin.