Petani Tembakau Kembali Tuai Protes

Jakarta Aktor industri rokok menilainya langkah pemerintah untuk membatasi import tembakau lewat Ketentuan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Th. 2017 mengenai Ketetapan Import Tembakau tidak pas.

Ketua Paguyuban Partner Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) , Djoko Wahyudi, menyebutkan produksi tembakau didalam negeri sekarang ini belum juga dapat memenuhi keperluan industri rokok nasional.

Dalam beleid Permendag Nomor 84, ada restriksi import tembakau type Virginia, Burley, serta Oriental. Walau sebenarnya, ke-3 type tembakau ini diperlukan industri rokok, sedang hasil pertanian tembakau dalam negeri belum juga memenuhi.

” Bila keran import itu dikurangi, supply tembakau juga akan turun. Kami juga akan tidak memperoleh garapan serta ini dampaknya juga akan besar, ” kata dia, Senin (12/2/2018) .

Pengetatan import tembakau, menurut Djoko, malah juga akan membuat akibat systemik pada mata rantai tembakau di industri rokok.

“Kalau ingin menyejahterahkan petani bukanlah dengan tutup keran import, itu salah besar. Perintahkan pada semuanya pabrik rokok untuk membuat program kemitraan, ditanggung petani tembakau sejahtera, ” ucap dia.

Djoko meneruskan, import tembakau masih tetap diperlukan oleh industri rokok. Karenanya, dia menekan pemerintah untuk melakukan perbaikan beleid restriksi import tembakau.

“Iya, itu masih tetap jauh (ketentuan) . Mengapa import? Karna jumlahnya masih tetap kurang, ” kata dia.

Pada minggu lantas, Djoko berjumpa dengan Panitia Spesial RUU Pertembakauan di Surabaya, Jawa Timur. Pada saat ini, pemangku kebutuhan tembakau memberi input pada Tim Pansus.

Berdasar pada data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) , jumlah produksi tembakau dengan nasional cuma menjangkau kisaran 190 ribu -200 ribu ton per th.. Angka itu jauh dibawah keperluan industri, yaitu 320 ribu-330 ribu ton tembakau per th..

Untuk sekarang ini, menurut Djoko, jalan keluar buat tingkatkan produksi tembakau nasional lewat cara membuat kemitraan. Pemerintah mesti memberi arahan pada beberapa pabrikan rokok yang selama ini belum juga lakukan kemitraan, untuk selekasnya merajut kerja sama juga dengan petani tembakau. Tambah baik sekali lagi bila arahan itu dikuatkan dengan payung hukum.

“Jadi pemerintah mesti ada di situ, hingga pabrikan dapat memberi pembinaan yang baik, ” tuturnya.

Lewat program kemitraan, pabrik rokok bisa segera mendiskusikan dengan beberapa petani berkaitan besaran jumlah tembakau yang dibutuhkan untuk produksi serta mutunya. Begitu, ketergantungan pada import juga akan menyusut.

“Kalau begini, petani serta pabrikan rokok sejahtera. Pabrikan tetaplah jalan serta karyawan dapat selalu bekerja. Semua enak, ” ucap dia.

Djoko juga menyebutkan, sampai kini tata niaga tembakau sangat panjang karna banyak tengkulak. Dengan berpartner jadi juga akan menyingkirkan tengkulak yang sampai kini beli murah dari petani serta jual mahal ke pabrikan.