Honorer Di Blitar Mogok Ngajar

Honorer Di Blitar Mogok Ngajar – Budi menilainya, jumlahnya itu masih tetap jauh dari keinginan. Jumlahnya 2.292 adalah jumlahnya standard minimal yang diserahkan. Serta ini belumlah penuhi standard jumlahnya tenaga pengajar buat 6 rombongan belajar (rombel/kelas). Standarnya, satu rombel dipegang oleh satu guru. Aspek lainnya, tahun 2019 yang akan datang, akan banyak guru yang masuk umur pensiun dengan jumlahnya beberapa ratus orang.

“Minimnya hampir 3000. Ditambah cuma 228. Selalu tahun kedepan yang pensiun itu banyaknya sampai 500 orang. Jika pemerintah tidak selekasnya perbanyak mengusung guru, jadi 2019 Kabupaten Blitar dalam keadaan darurat staf pengajar,” tegasnya.

Sesaat hasil audiensi dengan kelompok legislatif cuma pada tataran mengemukakan tuntutan. Belumlah ada sedikitpun titik jelas jalan keluar dari beberapa wakil rakyat itu. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar Endar Suparno mengatakan, semua masukan guru honorer akan diteruskan ke tingkat DPRD Pusat serta Bupati Blitar.

“Berkaitan tuntutan mencabut Permenpan No 36 serta 37 tahun 2018 akan kami berikan ke Jakarta. Butuh dimengerti, kewenangan DPRD tidak dapat berdiri dengan sendiri. Tapi kami akan selekasnya koordinasikan dengan bupati untuk bikin rumusan penambahan kesejahteraan guru honorer ini,” kata Endar selesai dengar pembacaan tuntutan perwakilan guru honorer.

Sesaat mengenai tuntutan guru honorer memperoleh upah sesuai dengan UMK, menurut Endar, tidak ada hubungan dengan potensi APBD Kabupaten Blitar untuk membayarnya.

“Ini bukan permasalahan dapat serta tidak dapat membayar ya. Tetapi ini berkaitan ketentuannya,” ujarnya
original:
pungkasnya
suggestion: