Hemas Menantang Serta Membawa Ke Arah Hukum Sebagai Pemberhentiannya

Hemas Menantang Serta Membawa Ke Arah Hukum Sebagai Pemberhentiannya – GKR Hemas diberhentikan sesaat dari keanggotaannya di DPD RI lantaran udah lebih dari enam kali gak datang di sidang paripurna. Gak terima atas pemecatan itu, Hemas lantas menantang serta bakal membawanya ke arah hukum.

” Pemberhentian sesaat lantaran ketidakhadiran melampaui amanat UU MD3 serta tatib. Melampaui enam kali sidang paripurna. Totalnya 12 kali tak datang di sidang paripurna, ” papar anggota Tubuh Kehormatan (BK) DPD RI Gede Pasek Suardika kala diminta konfirmasi, Jumat (21/12/2018) .

Pemberhentian sesaat GKR Hemas ditetapkan oleh BK DPD serta diumumkan dalam sidang paripurna DPD RI, Kamis (20/12) . Tidak hanya GKR Hemas, DPD RI pun memberhentikan sesaat senator asal Riau, Maimana Umar.

Hemas lantas berikan perlawanan. Dia menyebutkan ketentuan pemecatannya dari DPD RI gak berdasarkan hukum. Istri Sri Sultan Hamengku Buwono X itu saat ini tengah menyediakan beberapa langkah hukum.

Saya bakal ada perlawanan hukum. Namun ini saya terus menantang serta saya bakal masuk dalam sejumlah instansi hukum yg kelak bakal saya berikan, ” papar Hemas dalam pertemuan wartawan di kantor DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara No 133, Yogyakarta, Jumat (21/12/2018) .

Ratu Ngayogyakarta Hadiningrat itu menolak udah 12 kali bolos sidang paripurna. Hemas memaparkan, dia senantiasa isikan lis datang dalam sidang paripurna DPD RI. Tetapi ia menampik duduk di area persidangan yg di pimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO) .

” Bila saya datang dalam sidang yg di pimpin OSO serta kawan-kawan, bermakna saya dengan cara langsung mengaku kepemimpinannya, ” kata senator asal Daerah Spesial Yogyakarta ini.

Seperti didapati, masalah kepemimpinan di DPD berasal dari pro kontra bab tata-tertib pimpinan DPD yg dipangkas dari 5 tahun berubah menjadi 2, 5 tahun. Gara-gara peraturan baru itu, Farouk Muhammad serta GKR Hemas terdepak dari urutan pimpinan DPD sehabis terpilihnya OSO jadi Ketua DPD.

Farouk serta GKR Hemas mengerjakan perlawanan hukum ke meja hijau bab tata-tertib itu serta menang di MA. Meskipun demikian, MA terus melantik OSO, Nono Sampono, serta Darmayanti Lubis jadi pimpinan DPD RI yg baru. Terakhir, Akhmad Muqowam pun dilantik berubah menjadi Wakil Ketua DPD jadi implementasi dari revisi UU MD3 yg mengamanatkan menambahkan satu pimpinan DPD RI.

” Ketidakhadiran saya dalam sidang serta rapat di DPD RI beberapa waktu terakhir ini bukan tiada argumen. Sejak mulai OSO ambil alih kepemimpinan DPD RI dengan cara ilegal, saya serta sejumlah kawan tak mengaku kepemimpinannya. Karena itu bila saya datang dalam sidang yg di pimpin OSO, bermakna dengan cara langsung mengaku kepemimpinannya, ” urai Hemas.

Lantaran tak mengaku kepemimpinan OSO, Hemas menampik sangsi pemberhentian sesaat atas dirinya sendiri jadi anggota DPD. ” Saya terus menampik (putusan) pemberhentian sesaat, ” tegasnya.

GKR Hemas mengatakan akanlah tetap terus menjalankan tugas-tugasnya jadi senator lantaran terasa tidak sempat berhenti jadi anggota DPD RI.

” Batasannya apakah diberhentikan sesaat? Yg bisa memberhentikan (anggota DPD RI) itu sesungguhnya ada undang-undangnya, ada peraturannya. Namun tak usah saya katakan saat ini, lantaran ini tahun politik, ” ujarnya.

Seterusnya ia malahan mendorong OSO lekas ambil pilihan, mundur dari DPD atau mundur dari Partai Hanura. Lantaran, menurut dia, anggota partai politik tak bisa berubah menjadi anggota DPD.

” Kita nantikan akhirnya ini hari, apa ia memang ini hari akan juga menyerahkan pengunduran diri dari partai serta ia akanlah tetap ke DPD. KPU mesti tegas kalau ketentuan MK mesti dikerjakan, ” lanjut Hemas.

Gak cuma itu, Hemas pun menyatakan tak lagi terima dana reses dari DPD RI sejak mulai 2017. Hal semacam itu berlangsung lantaran ia tak bersedia bikin pengakuan terdaftar mengaku kepemimpinan OSO.

” Hingga saat ini dana reses saya sejak mulai 2017 tidak sempat saya terima. Namun untuk saya tak ada soal, yg utama untuk saya, saya dapat kerja buat warga Yogyakarta atau semuanya Indonesia, ” saya Hemas. Golongan yg pro-OSO lantas menjelaskan ketentuan itu itu adalah ketetapan instansi.

Menampik dimaksud malas lantaran gak sempat datang di sidang paripurna, Hemas balik menuding OSO. Dia menyebutkan malahan Ketum Hanura tersebut yg malas.

” Sesungguhnya yg malas ia (OSO) sendiri. Lantaran ia sendiri pun bila buat paripurna pagi dapat diundur, yg awal mulanya pagi dapat ditukar jam 13. 00 WIB, ditukar jam 17. 00 WIB, ” ujar Hemas.

Bab pemecatan ini, BK DPD menyebutkan sifatnya cuma sesaat. Apabila Hemas pengin memohon maaf terhadap anggota DPD di sidang paripurna serta memohon maaf terhadap konstituen melalui media pers, status keanggotannya jadi senator dapat kembali. Tetapi Hemas gak sudi memohon maaf.

” Tak, jadi saya tak kan memohon maaf lantaran saya tetap menjunjung tinggi hukum yang wajib ditegakkan di negara kita, ” tegasnya.

Hemas membetulkan kalau ia diperintah memohon maaf dengan cara lisan serta terdaftar di sidang paripurna DPD RI apabila mau statusnya dipulihkan. Tetapi Hemas menampik permohonan itu, serta ia tak kan memohon maaf melalui media pers.

Sesungguhnya disana saya diperintah mohon maaf di muka sidang paripurna, bermakna ia (OSO) memang terus mau mendatangkan dengan cara fisik dalam sidang paripurna, yg tidak sempat saya bakal pengin mengunjungi (sidang paripurna) , ” tukas Hemas.

Meskipun demikian, BK DPD tetap tunggu permohonan maaf Hemas. Gak cuma itu, BK DPD pun menjelaskan punyai bukti bab Hemas yg tak datang sejumlah 12 kali paripurna.

Disamping itu, OSO mengatakan gak turut serta dalam pemecatan Hemas. Dia menyebutkan prosedur pemberhentian Hemas udah di lewati dengan cara resmi.

” Itu pemecatan Bu Hemas itu prosedurnya udah di lewati oleh Tubuh Kehormatan. Jadi itu saya tak ikut serta sebab itu ketentuan udah laku pada anggota yang lain, ” kata OSO.