Dua Pasal Itu Yaitu Pasal 263 Serta 264 Lindungi Penghinaan Presiden

Dua Pasal Itu Yaitu Pasal 263 Serta 264 Lindungi Penghinaan Presiden – Dua pasal dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) menghidupkan sekali lagi pasal karet yang dihapus oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Pasal ini jadi sisi bertentangan dengan harapan pembungkaman demokrasi sejak mulai masa kolonial.

Dua pasal itu yaitu pasal 263 serta 264 berkaitan penghinaan pada Presiden serta Wakil Presiden. Pasal 263 ayat 1 menuturkan tiap tiap orang yang mengejek Presiden serta Wakil Presiden dipidana penjara paling lama lima th.. Ayat 2 menuturkan aksi bukanlah penghinaan andaikan ditunaikan untuk kebutuhan umum, untuk kebenaran, atau pembelaan diri.

Sedang pasal 264 menuturkan berkaitan ancaman hukuman atas penebarluasan penghinaan. Perbuatan ini diancam dengan hukuman lima th..

Pengamat Hukum Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menuturkan pencantuman pasal ini janggal serta tidak konstitusional. Menurut dia MK sudah mencabut pasal penghinaan pada presiden yang tercantum dalam 134, 136 bis, serta 137 pada Desember 2006. Pasal-pasal RKUHP itu cuma merangkum substansi tindak penghinaan presiden serta wapres.

” Isi pasal sama, makanya andaikan diteruskan aturan itu bisa di pastikan tidak mematuhi konstitusi lantaran telah dinyatakan oleh MK jadi tidak mematuhi, ” tuturnya waktu terlibat perbincangan dengan detik. com, Rabu (7/1/2018) .

Histori pasal penghinaan presiden ini, dia meneruskan, di mulai sejak mulai masa kolonial. Hindia Belanda mengusahakan membuat perlindungan martabat Ratu Belanda dari penghinaan. Negara itu masih tetap berupa kerajaan dengan system pemerintahan parlementer. Ratu dipandang jadi lambang negara.

Jika diaplikasikan di Indonesia, pasal itu tidak relevan lantaran presiden serta wapres bukanlah lambang negara. UU No. 24 Th. 2009 menuturkan lambang negara yaitu bendera, bhs, serta simbol negara Garuda Pancasila.

” Sehingga pasal penghinaan presiden tidak pas apabila dihidupkan kembali. Presiden itu dapat berubah-ganti orangnya serta penghinaan itu tidak terang definisinya makanya dapat disalahgunakan oleh presiden jadi penguasa. Oleh karena itu MK pernah membatalkannya, ” tuturnya.

Otto Adi Yulianto dari Yayasan GENI Salatiga juga menilainya menuturkan tiga pasal penghinaan ini adalah rangkaian pasal karet pemerintah Hindia Belanda untuk membungkam aktivis nasional pada saat kolonial.

Pemerintah Belanda mereproduksi pasal karet dari British Penal Code di India serta mengaplikasikannya di negeri jajahannya pada 15 Maret 1914. Belanda sendiri telah mencoret pasal seperti ini dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda) sejak mulai 1918 namun tetaplah berlaku di Hindia Belanda.

Saat kemerdekaan pasal ini masih tetap dimanfaatkan oleh pemerintah dengan sedikit revisi bhs. Pemerintah Orde Baru juga menggunakan pasal-pasal karet ini untuk membungkam kritik.

” Pada rentang 1978, sejumlah 36 mahasiswa yang melaksanakan memprotes diadili di Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang, serta Bandung, ” catat Otto dalam artikelnya Haatzaai Artikelen di Harian Nada Merdeka, 18 Oktober 1994.