Begini Alasan BI Larang Mata uang Virtual

Jakarta : Bank Indonesia (BI) mengungkap beberapa argumen kenapa mata uang virtual (virtual currency) dilarang untuk diperjual-belikan. Intinya yaitu karna virtual currency mempunyai resiko yang begitu tinggi karena empat aspek karateristik dalam mata uang virtual.

” Pertama, no regulator, tidak paham siapa regulatornya. Tak ada ketentuannya, pengelolanya siapa, ” kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan serta Pengawasan System Pembayaran BI Eni V Panggabean di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.

Dianya memberikan, tak ada penyusunan penyelenggaraan mata uang virtual termasuk juga penyusunan pada pengelolaan algoritma mata uang virtual. Dengan hal tersebut jadi virtual currency tidak mempunyai kepastian hukum yang buat pemakainya tidak untung setiap saat.

Diluar itu, mata uang virtual tidak ikuti best practice atau baku internasional yang berlaku baik jadi mata uang atau instrumen investasi. Padahak hal semacam ini dibutuhkan untuk meyakinkan keamanan serta efisiensi penyelenggaraan.

” Ke-2, mata uang virtual juga berbentuk peer-to-peer, yang berarti transaksi dikerjakan tanpa ada penghubung (intermediary) resmi, finalisasi setelmen, tak ada status sah kepemilikan mata uang digital, dan tak ada pihak yang mengatasi yang dirasakan, ” terang dia.

Ke-3, mata uang virtual juga termasuk anonim atau pseudonim hingga bukti diri aktor tersamar atau tidak bisa diidentifikasikan dengan transaksinya. Hal semacam ini di kuatirkan juga akan dipakai untuk pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Ke-4, tak ada pengawasan sentral dalam virtual currency hingga tak ada pengawas yang bertanggungjawab. Ini buat harga yang diberlakukan begitu tergantung pada pasar, tetapi bila ada naik-turun harga tak ada penganggung jawab.

” Penerbitan serta harga ditetapkan suplai serta permintaan. Supply-nya cuma 21, 26 juta. Berarti kemudian ya tinggal yang berlaku di pasar sekunder. Itu setiap saat dapat naik turun (harga nya), ” ujarnya.