Andi Arief Uangkap Kronologi Tentang Mahar Rp 500 Miliar

Andi Arief Uangkap Kronologi Tentang Mahar Rp 500 Miliar – Orang politik Partai Demokrat Andi Arief mengatakan dianya siap dipolisikan berkaitan cuitannya tentang pendapat mahar Rp500 miliar yang disebutnya digelontorkan Sandiaga Uno untuk ‘membeli’ PKS serta PAN.

Dia memberi keterangan jika tuduhan Jenderal ‘Kardus’ dalam cuitannya terdahulu merupakan berdasar pada pertemuan beberapa pejabat konsolidasi dengan Gerindra pada 8 Agustus.

Andi menjelaskan permasalahan mahar itu diperolehnya dari team kecil Gerindra, yaitu Fadli Zon, Sufi Dasco Ahmad serta Prasetyo Hadi.

” Masalah Mahar ke PKS serta PAN semasing 500 M ini keterangan Saya : Sekjen Hinca, Waketum Syarief Hasan serta sekrt Majelis tinggi partai Amir Syamaudin mendapatkan keterangan itu langsung dari team kecil Gerindra Fadli zon, Dasco, Prasetyo serta Fuad Bawazier 8 Agustus 2018 pk 16. 00, ” cuit Andi hari ini Sabtu (11/8) lewat account Twitternya.

Karenanya ada pemberian mahar itu, orang politik Partai Demokrat ini juga mencuitkan masalah Jenderal Kardus pada Rabu malam.

” Masalah Mahar 500 M masing2 pada PAN serta PKS itu yang mwmbuat malam itu saya mentuit jendral kardus. Besar keinginan saya serta partai Demokrat Prabowo pilih Calon wakil presiden lainnya supaya kemauan baik tidak rusak, ” lanjutnya.

Dia juga mengutarakan jika dianya siap bila masalah Jenderal Kardus serta Mahar ini dibawa ke ranah hukum.

” Saya sangat terpaksa mentuit masalah mahar ini karena PAN serta PKS memberikan ancaman untuk membawa ke ranah hukum. Saya siap serta kesempatan kali ini menuturkan pada publik, ” tutupnya.

Meskipun mengkritik, Partai Demokrat sendiri pada akhirnya memberi supportnya pada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk maju di Pemilihan presiden 2019 menantang Jokowi-Ma’ruf Amin. Partai penunjang Prabowo-Sandiaga yang lain merupakan Partai Gerindra, PKS serta PAN.

CNNIndonesia. com telah menghubungi pihak Partai Gerindra berkaitan dengan masalah ini, akan tetapi belumlah direspons.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyampaikan hal tersebut telah masuk ke ranah hukum hingga tidak ingin memberi komentar.

” Saya duga ini telah di ranah hukum, tidak pada tempatnya diterbitkan. Nantikan saja proses hukum, ” tuturnya.